Muaro Jambi – Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, S.M., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, yang melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas persoalan tapal batas antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
Menurut Robinson, penyelesaian batas wilayah merupakan kebutuhan mendesak karena selama bertahun-tahun persoalan tersebut menimbulkan berbagai kendala bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Ia mengatakan, warga di wilayah Sungai Bahar, Desa Tanjung Lebar, hingga Sungai Beruang menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari belum tuntasnya penetapan batas wilayah tersebut.
“Masyarakat di perbatasan membutuhkan kepastian. Terkadang untuk pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik masih terkendala karena belum adanya batas wilayah yang definitif,” ujar Robinson, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, tumpang tindih data administrasi antara kedua daerah menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur yang terkadang berjalan tidak optimal akibat belum jelasnya kewenangan masing-masing daerah.
Robinson berharap pertemuan yang dilakukan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dengan pihak Kemendagri di Jakarta pada 18 Mei 2026 dapat menghasilkan keputusan yang jelas, adil, dan mengikat bagi kedua kabupaten.
Ia menegaskan DPRD Kabupaten Muaro Jambi siap mengawal setiap hasil pembahasan tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
“Apabila batas wilayah telah ditetapkan secara definitif, maka pembangunan di wilayah perbatasan akan lebih mudah dilaksanakan, lebih terarah, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan tersebut diketahui melibatkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Provinsi Jambi, serta Kementerian Dalam Negeri. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai batas definitif antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
Sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait juga menyampaikan harapan agar persoalan tapal batas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut dapat segera diselesaikan.
“Ini merupakan harapan besar masyarakat, khususnya warga Desa Tanjung Lebar dan kawasan perbatasan lainnya. Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Muaro Jambi agar persoalan ini segera menemukan titik terang dan dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
0 Comments