Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka koordinasi dan sharing informasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan disambut oleh jajaran pimpinan serta anggota DPRD Muaro Jambi. Pertemuan dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk bertukar pengalaman mengenai mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam diskusi, kedua belah pihak membahas berbagai strategi pengawasan, mulai dari pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak), evaluasi program daerah, hingga upaya mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja OPD sebagai mitra kerja komisi.
Ketua Komisi III DPRD Dharmasraya menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperoleh referensi dan pengalaman dari DPRD Muaro Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif.
“Setiap daerah memiliki tantangan dan metode yang berbeda dalam mengawasi jalannya program pemerintah. Melalui kunjungan ini, kami dapat bertukar informasi serta mengambil berbagai praktik baik yang dapat diterapkan di Kabupaten Dharmasraya,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Muaro Jambi memaparkan sejumlah pengalaman pengawasan yang telah dilakukan pada berbagai sektor, di antaranya pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program-program prioritas daerah lainnya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Nomor: 000.1.2.3/259/ST-SETWAN/2026. Dalam agenda kunjungan kerja yang berlangsung pada 1 hingga 5 Juni 2026 tersebut, rombongan Komisi III DPRD Dharmasraya juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Batanghari dan DPRD Kota Jambi.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin baik antar lembaga legislatif daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
0 Comments