Muaro Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, mendampingi Bupati Muaro Jambi dalam menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, Selasa (2/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Usai menerima LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita membersihkannya bersama. DPRD Muaro Jambi siap mengawal setiap rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Menurut Aidi Hatta, keberhasilan meraih opini WTP harus diikuti dengan komitmen memperbaiki berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK. Sebab pada akhirnya, masyarakat lebih merasakan dampak nyata dari pelayanan publik yang baik dibandingkan sekadar capaian administratif.
Ia menegaskan DPRD Muaro Jambi akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal melalui pembahasan APBD yang lebih cermat, pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, serta kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setiap catatan BPK harus menjadi bahan evaluasi. DPRD akan memastikan rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga tidak terulang pada tahun berikutnya,” katanya.
Aidi Hatta juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kalau eksekutif terus berbenah dan legislatif mengawal dengan baik, maka yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat Kabupaten Muaro Jambi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran.
Karena itu, DPRD Muaro Jambi berkomitmen menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam memperkuat sistem pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
“LHP bukan sekadar laporan, tetapi menjadi peta jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Dengan kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Aidi Hatta.
0 Comments