Muaro Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menghadiri kegiatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Auditorium Sultan Thaha, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Senin (1/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Aidi Hatta hadir bersama Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno dan Sekretaris Daerah Budhi Hartono untuk menerima hasil pemeriksaan yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat, S.E.
Menurut Aidi Hatta, Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan BPK bukan sekadar dokumen evaluasi keuangan, tetapi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“LHP BPK adalah cermin bagi pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan inilah kita dapat melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. DPRD Muaro Jambi berkomitmen mengawal seluruh rekomendasi yang diberikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus diperkuat melalui pembahasan anggaran yang lebih cermat, pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran daerah dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat, mulai dari infrastruktur yang baik, pelayanan kesehatan yang optimal, hingga peningkatan kualitas pendidikan,” katanya.
Aidi Hatta juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai catatan dan rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Kalau eksekutif terus berbenah dan legislatif mengawal dengan baik, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Karena pada dasarnya setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta mewujudkan pemerintahan yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
“LHP ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi,” tutup Aidi Hatta.
0 Comments