Muaro Jambi – Persoalan krisis air bersih di Kabupaten Muaro Jambi semakin menjadi perhatian. Di tengah musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sejumlah sumber air warga mulai mengering, masyarakat juga harus menghadapi persoalan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disebut tidak mengalir hingga dua bulan.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga terpaksa mencari pasokan air dari pihak luar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan dasar yang semestinya dapat dipenuhi melalui layanan air bersih justru menjadi persoalan serius bagi masyarakat.
Situasi ini mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih saat masyarakat tengah menghadapi dampak kemarau panjang.
Menurut Aidi, pemerintah daerah sejauh ini telah berupaya menangani persoalan kekeringan. Namun, ia mengakui pelayanan dan fasilitas yang tersedia masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.
“Memang tidak semua masyarakat mengalami kekeringan. Pemerintah sudah berusaha maksimal, tetapi pelayanan dan fasilitas kita belum maksimal dan itu kita akui,” ujarnya.
Meski demikian, Aidi menegaskan bahwa pengakuan terhadap keterbatasan fasilitas harus diikuti dengan langkah nyata. Menurutnya, ketika masyarakat membutuhkan air bersih, pemerintah harus segera mencari solusi tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.
“Kalau hari ini masyarakat membutuhkan air bersih, ayo kita mencari solusi. Harus sama-sama bergotong royong dengan instansi terkait,” katanya.
Ia mendorong keterlibatan berbagai instansi untuk mempercepat pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak. BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), hingga perangkat daerah lainnya dinilai perlu bersinergi dengan memanfaatkan armada dan fasilitas yang tersedia.
Bagi Aidi, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini bukan semata-mata akibat musim kemarau, tetapi juga menyangkut kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani krisis air bersih.
Pasalnya, musim kemarau merupakan kondisi yang dapat diperkirakan. Karena itu, langkah antisipasi seharusnya telah disiapkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika sumber air mulai menyusut.
Aidi meminta kejadian saat ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah penanganan yang lebih matang.
“Ini menjadi kejadian hari ini yang harus kita jadikan bahan untuk ke depan. Kita harus merancang dan mempersiapkan langkah antisipasi supaya ketika terjadi kondisi seperti ini lagi, kita sudah mengerti apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
DPRD Bakal Panggil Pihak Terkait
Tidak hanya mendorong penanganan darurat, DPRD Kabupaten Muaro Jambi juga berencana memanggil pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan mengenai persoalan distribusi dan ketersediaan air bersih di tengah masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kendala yang terjadi sekaligus mencari solusi terhadap keluhan warga yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air.
“Kita akan panggil pihak terkait. Paling tidak kita memberikan informasi bahwa kita sebagai wakil rakyat menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat Muaro Jambi. Hari ini masyarakat sedang membutuhkan air, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang,” ujarnya.
Aidi memastikan DPRD akan memberikan dukungan sesuai tugas, kewenangan, dan kemampuan lembaga legislatif untuk membantu mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Menurutnya, kebutuhan air bersih tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Di tengah kemarau panjang, masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar rencana penanganan maupun janji perbaikan pelayanan. Mereka membutuhkan kepastian kapan air bersih kembali tersedia dan bagaimana pemerintah memastikan distribusinya menjangkau warga terdampak.
Persoalan ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan pihak pengelola PDAM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan, ketersediaan pasokan, serta kendala distribusi air bersih.
Kini, yang paling dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penjelasan, melainkan tindakan nyata.
Sebab, ketika air bersih menjadi kebutuhan mendesak dan sebagian warga harus menunggu hingga berbulan-bulan, kecepatan serta keseriusan pemerintah dalam bertindak menjadi ukuran penting kehadiran pelayanan publik di tengah masyarakat.

0 Comments