Muaro Jambi – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun, dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak lamban dalam merealisasikan kegiatan yang telah mendapatkan alokasi anggaran.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi mengingatkan seluruh OPD agar segera bergerak dan tidak membiarkan anggaran yang telah disahkan justru mengendap tanpa realisasi yang jelas.
Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan bahwa anggaran yang telah disepakati bersama bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Anggaran tersebut merupakan amanah yang harus diwujudkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Saat dikonfirmasi usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Aidi berharap seluruh OPD yang mendapatkan alokasi anggaran segera melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami dari legislatif berharap kepada OPD terkait yang mengemban amanah anggaran untuk pembangunan Kabupaten Muaro Jambi agar segera melaksanakan kegiatan. Karena memang waktunya sudah mepet, harus segera dilaksanakan supaya anggaran tersebut tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Aidi Hatta.
Menurutnya, percepatan realisasi program sangat penting agar anggaran yang telah dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Terlebih, masih banyak kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian pemerintah daerah, mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai sektor lainnya.
Aidi menekankan bahwa dalam kondisi waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, OPD harus mampu menentukan skala prioritas serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai mekanisme dan aturan.
“Harapan kami tentunya bisa maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan, baik infrastruktur maupun yang lainnya,” katanya.
Jangan Kejar Serapan, Kualitas Pembangunan Harus Dijaga
Ketua DPRD Muaro Jambi itu juga mengingatkan bahwa percepatan pelaksanaan APBD Perubahan tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta manfaat program bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.
Menurutnya, jangan sampai keterbatasan waktu justru menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pembangunan maupun ketentuan yang berlaku.
Karena itu, setelah APBD Perubahan disahkan, seluruh OPD diminta segera mengambil langkah yang diperlukan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.
“Terutama kepada OPD dan instansi terkait yang sedang merealisasikan anggaran tahun 2026, kita minta untuk memaksimalkannya,” lanjut Aidi.
Ia juga mengajak seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan anggaran. Menurutnya, keberhasilan APBD Perubahan tidak cukup diukur dari proses pengesahan, tetapi juga dari sejauh mana program yang direncanakan benar-benar terlaksana.
“Karena itu, pada hari ini mari sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dengan kondisi yang ada hari ini, kita maksimalkan,” tegasnya.
Sorotan DPRD tersebut tidak terlepas dari semakin sempitnya waktu pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Setiap OPD dituntut bergerak cepat, terutama terhadap kegiatan yang memiliki tahapan pelaksanaan cukup panjang.
Di sisi lain, pengawasan terhadap realisasi anggaran juga menjadi hal penting. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai kesepakatan, aturan, dan kebutuhan masyarakat.
Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
Pada sektor infrastruktur, misalnya, program pembangunan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, menunjang aktivitas perekonomian, dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Begitu pula program di sektor lainnya yang harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
Pengesahan APBD Perubahan 2026 dengan demikian bukanlah akhir dari proses penganggaran, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan anggaran benar-benar berubah menjadi pembangunan dan pelayanan publik.
Aidi Hatta berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menangkap pesan tersebut dan segera mengambil langkah konkret dalam merealisasikan program yang telah disepakati.
“Yang paling penting bagaimana anggaran ini dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Kini, masyarakat menunggu realisasi dari anggaran yang telah disahkan. Sebab, keberhasilan APBD Perubahan bukan diukur dari seberapa cepat dokumen disetujui, melainkan dari seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

0 Comments