Breaking News

Komisi I DPRD Muaro Jambi Tolak Pembangunan Stockpile dan Hauling Batu Bara di Mendalo

 


Muaro Jambi – Polemik rencana pembangunan stockpile dan hauling batu bara milik PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), terus bergulir. Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut mendapat dukungan tegas dari Komisi I bersama lintas komisi DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Sikap tersebut disampaikan dalam hearing atau rapat dengar pendapat bersama puluhan warga Mendalo Darat dan sekitarnya yang mendatangi Gedung DPRD Muaro Jambi untuk menyampaikan keresahan mereka, Senin (28/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I bersama lintas komisi DPRD Muaro Jambi menyatakan menolak pembangunan stockpile dan hauling batu bara PT SAS di kawasan Mendalo Darat dan sekitarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Faatumbu Duha, mengatakan penolakan tersebut bukan tanpa alasan. DPRD menerima berbagai aspirasi masyarakat sekaligus mencermati persoalan regulasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.

“Komisi I DPRD Muaro Jambi menolak pembangunan stockpile dan hauling batu bara di Mendalo Darat dan sekitarnya. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, OPD terkait di Kabupaten Muaro Jambi tidak memberikan rekomendasi untuk pembangunan tersebut,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, rekomendasi yang menjadi dasar pembangunan tersebut disebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Sementara itu, karena lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, DPRD menilai persoalan kewenangan, legalitas, serta kesesuaian aturan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Faatumbu menegaskan, pembangunan maupun aktivitas usaha tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat, terlebih jika keberadaannya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.

“Jangan sampai masyarakat yang kemudian menanggung dampaknya. Kita harus melihat aturan yang berlaku, kewenangan pemerintah daerah dan yang paling penting adalah dampaknya terhadap masyarakat,” tegasnya.

Ia bahkan secara terbuka menyatakan berada di pihak masyarakat yang menolak rencana pembangunan tersebut. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jaluko, Faatumbu mengaku memahami keresahan warga karena dirinya juga merasakan dampak dari persoalan tersebut.

“Saya sebagai wakil masyarakat Dapil Jaluko, saya sendiri juga menolak. Karena saya juga terkena dampaknya,” ujarnya.

DPRD Rekomendasikan Relokasi

Faatumbu menegaskan, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam hearing tidak boleh berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat. DPRD berkomitmen membawa persoalan tersebut ke tahapan pembahasan berikutnya bersama pimpinan DPRD dan pemerintah daerah.

“Masyarakat sudah menyampaikan apa yang menjadi keresahannya. Kami di DPRD akan mengawal aspirasi ini. Rekomendasi ini juga kami sampaikan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam hearing tersebut, DPRD Kabupaten Muaro Jambi melalui Komisi I dan lintas komisi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting.

Salah satunya, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar segera menyikapi persoalan PT SAS sekaligus mempercepat penyelesaian polemik pembangunan stockpile dan hauling batu bara di Mendalo Darat dan sekitarnya.

Tidak hanya itu, DPRD juga merekomendasikan agar pembangunan stockpile dan hauling batu bara PT SAS direlokasi dari kawasan Mendalo Darat dan sekitarnya.

Rekomendasi tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan persoalan wilayah, perizinan, serta dampak keberadaan aktivitas usaha terhadap masyarakat di Kecamatan Jambi Luar Kota.

Selain meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi I DPRD Muaro Jambi juga merekomendasikan agar masalah ini dibawa ke rapat lanjutan bersama pimpinan DPRD dalam waktu dekat.

Bagi DPRD, persoalan tersebut membutuhkan kejelasan dan penyelesaian konkret agar tidak terus berlarut-larut serta memicu keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.

Faatumbu kembali menegaskan bahwa DPRD akan mengawal persoalan tersebut sesuai aspirasi warga. Menurutnya, setiap pembangunan dan aktivitas usaha harus berjalan sesuai ketentuan hukum serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi.

“Yang kami perjuangkan adalah kepastian aturan dan kepentingan masyarakat. Kalau keberadaan stockpile dan hauling ini memang menimbulkan dampak besar dan persoalan di tengah masyarakat, maka harus dicarikan solusi. Salah satunya adalah relokasi,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima rekomendasi DPRD secara administratif, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jangan sampai masyarakat hanya diminta menerima dampak dari sebuah pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dan kepentingannya harus diperhatikan,” tandasnya.

Sikap DPRD tersebut menjadi harapan bagi masyarakat Mendalo Darat dan sekitarnya agar polemik pembangunan stockpile dan hauling batu bara PT SAS memperoleh penyelesaian yang jelas.

Kini, tindak lanjut rekomendasi berada di tangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama pihak-pihak terkait. Masyarakat tentu berharap kepastian aturan, keselamatan lingkungan, dan kepentingan warga benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keputusan.


0 Comments

© Copyright 2022 - Brandajambi