Breaking News

Waka DPRD Muaro Jambi Klarifikasi Temuan BPK, Sebut Terjadi Benturan Regulasi

 


MUARO JAMBI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi menemui langsung mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD memberikan penjelasan mengenai persoalan biaya sewa atau rental kendaraan untuk kegiatan perjalanan dinas yang menjadi salah satu catatan dalam pemeriksaan BPK.

Di hadapan mahasiswa, ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan acuan regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, bukan karena kegiatan kunjungan kerja yang tidak dilaksanakan. Ia juga menyampaikan bahwa kelebihan pembayaran yang menjadi temuan telah dikembalikan ke kas daerah.

Pihak DPRD Muaro Jambi kemudian meluruskan sejumlah poin terkait persoalan tersebut, terutama mengenai dasar pelaksanaan sewa kendaraan, kegiatan perjalanan dinas, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Perbedaan Acuan Regulasi

Dalam penjelasannya, pelaksanaan sewa atau rental kendaraan untuk kegiatan kunjungan kerja selama ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku di daerah. Skema tersebut juga disebut telah diterapkan sejak periode kepemimpinan DPRD sebelumnya.

Namun, dalam pemeriksaannya, BPK menggunakan acuan Peraturan Menteri (Permen) di tingkat pusat yang mengatur pembatasan komponen biaya sewa kendaraan dalam perjalanan dinas.

Perbedaan acuan tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya catatan pemeriksaan terhadap administrasi biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.

Tegaskan Bukan Perjalanan Dinas Fiktif

Pihak DPRD Muaro Jambi juga menegaskan bahwa agenda kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan benar-benar dilaksanakan.

Menurut penjelasan tersebut, persoalan yang menjadi catatan pemeriksaan berkaitan dengan ketidaksesuaian administrasi akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan penggunaan anggaran sewa kendaraan antara regulasi daerah dan regulasi pemerintah pusat.

Dengan demikian, pihak DPRD menyatakan bahwa persoalan tersebut bukan berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas fiktif, melainkan perbedaan penerapan ketentuan dalam penganggaran dan pertanggungjawaban biaya kendaraan.

Kelebihan Pembayaran Telah Dikembalikan

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pihak DPRD menyampaikan bahwa seluruh dana sewa kendaraan yang menjadi catatan administrasi telah dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah melalui mekanisme yang berlaku.

Pihak DPRD Muaro Jambi juga memastikan telah memenuhi rekomendasi tindak lanjut BPK sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, jajaran pimpinan DPRD mengapresiasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang telah menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan aspirasi serta perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pihak DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi persoalan tersebut secara objektif dengan memperhatikan penjelasan dan tindak lanjut yang telah disampaikan.

Ke depan, DPRD Muaro Jambi menyatakan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan administrasi keuangan daerah agar pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya semakin tertib serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


0 Comments

© Copyright 2022 - Brandajambi