Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026. Pembentukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Pembentukan tiga Panja tersebut menjadi langkah DPRD dalam membagi fokus dan tanggung jawab pembahasan terhadap sejumlah rancangan regulasi yang menyangkut berbagai sektor strategis di Kabupaten Muaro Jambi.
Rapat kerja yang berlangsung dalam agenda paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Wiranto, didampingi Wakil Ketua Jurjani serta Sekretaris DPRD Edi Salam Mahir.
Sebanyak 10 Ranperda yang menjadi agenda pembahasan dibagi ke dalam tiga kelompok kerja. Panja I mendapat tugas membahas empat Ranperda, sementara Panja II dan Panja III masing-masing membahas tiga Ranperda.
Materi yang dibahas mencakup berbagai bidang, mulai dari pengelolaan barang milik daerah, penyertaan modal pemerintah daerah, penataan desa, perumahan dan permukiman, penanggulangan kebakaran, kesehatan masyarakat, pemberantasan buta aksara Al-Qur’an, perlindungan dan pemberdayaan petani, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Pembagian tugas tersebut diharapkan membuat proses pembahasan lebih terarah, sekaligus memberikan ruang bagi masing-masing Panja untuk mencermati substansi Ranperda sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Panja I: Pengelolaan Aset hingga Penyertaan Modal Daerah
Panja I dipimpin Muhammad Ridho, SE, dengan H. Sulaiman, SE, sebagai wakil ketua dan Indra Gunawan, SH, sebagai sekretaris.
Panja I mendapat mandat membahas empat Ranperda, yaitu:
- Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.
- Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda).
- Ranperda tentang Penataan Desa.
Keempat Ranperda tersebut memiliki keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penguatan pembangunan daerah.
Pembahasan mengenai pengelolaan barang milik daerah menjadi penting untuk mendorong tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan pemerintah daerah.
Sementara itu, dua Ranperda tentang penyertaan modal berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menempatkan investasi pada badan usaha milik daerah. Aspek tujuan penyertaan modal, manfaat ekonomi, kontribusi terhadap pelayanan masyarakat, serta pertanggungjawaban pengelolaannya menjadi hal yang perlu dicermati.
Adapun Ranperda Penataan Desa berkaitan dengan pengaturan pemerintahan dan wilayah desa agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Anggota Panja I terdiri atas Kasnadi, Lukman, SH, Robinson Sirait, SM, Maryadi, SH, Ahmad Haikal, S.IP, Hj. Ir. Ade Erma Suryani, ST., SM., MM, Faatumbu Duha, SE, Ade Asmara, Ahmad Murni, SH, MH, serta Muhammad Ramadhan Mahir, SE.
Panja II: Perumahan Kumuh, Penanggulangan Kebakaran, dan Kesehatan
Panja II diketuai Ir. H. Asikin, SP., MM, dengan Syafri Hasibuan, SE, sebagai wakil ketua.
Tiga Ranperda yang menjadi tanggung jawab Panja II meliputi:
- Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran.
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat.
Ketiga Ranperda tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama menyangkut kualitas lingkungan tempat tinggal, keselamatan, serta pelayanan kesehatan.
Ranperda tentang perumahan kumuh dan permukiman kumuh diarahkan untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas kawasan hunian. Pengaturannya perlu memperhatikan kondisi lingkungan, kelayakan tempat tinggal, serta kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman.
Di bidang penanggulangan kebakaran, regulasi yang disusun diharapkan dapat memperkuat aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan kejadian kebakaran, hingga upaya penyelamatan. Kejelasan kewenangan dan dukungan terhadap kapasitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam pembahasannya.
Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Muaro Jambi.
Karena itu, Panja II diharapkan dapat memastikan setiap rancangan regulasi memiliki substansi yang jelas, dapat diterapkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Panja II terdiri atas Drs. Ulil Amri, ME, Mohamad Taufiq, Elvin Jonnedy, SE, Andi Fitra Eka Sahputra, SH, Hasanuddin Lubis, Usman Halik, S.E, Sugito, dan Ambo Tuo, S.Ag.
Panja III: Buta Aksara Al-Qur’an, Pemberdayaan Petani, dan Perlindungan Anak
Panja III dipimpin M. Ali Mustika, A.Md, dengan Yuli Setia Bakti sebagai wakil ketua.
Panja III mendapat tugas membahas tiga Ranperda, yakni:
- Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an.
- Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Ketiga Ranperda tersebut menyentuh aspek sosial, keagamaan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan hak masyarakat.
Ranperda Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Qur’an. Dalam pembahasannya, sasaran program, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan pemerintah daerah perlu menjadi perhatian.
Selanjutnya, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan menjadi landasan kebijakan dalam memperkuat posisi petani, memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sektor pertanian.
Sementara itu, Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki urgensi dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk dukungan penanganan bagi korban sesuai ketentuan hukum.
Dengan cakupan tersebut, Panja III memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rancangan regulasi disusun secara terarah, memiliki kejelasan pengaturan, dan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggota Panja III terdiri atas Sartono, BE, Joniadi P. Nainggolan, Masito, SP, Robbi Ramadhan, Sulaini, S.SP, Edison, S.Sos, Melawati, S.Pd, Ahmad Sofian, Siti Maimunah, SH, H. Junaidi, SE, H. Bustomi, S.Pd.I, serta Aulia Nofridianti, S.Pd., M.E.
Pembahasan Ranperda Dituntut Berorientasi pada Kepentingan Publik
Pembentukan tiga Panja tersebut menandai dimulainya pembagian tanggung jawab DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam membahas 10 Ranperda Tahun 2026.
Namun, keberhasilan pembahasan tidak hanya diukur dari jumlah Ranperda yang dapat diselesaikan. Kualitas substansi, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesiapan pelaksanaan, serta manfaat bagi masyarakat juga menjadi aspek penting.
Terlebih, sejumlah Ranperda menyangkut kebijakan strategis daerah, seperti pengelolaan aset dan penyertaan modal pemerintah. Sementara Ranperda lainnya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, permukiman, pertanian, keagamaan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Oleh karena itu, proses pembahasan di masing-masing Panja perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
Berdasarkan dokumen keputusan pembentukan Panja, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2026 ditetapkan pada 14 Oktober 2026 dan ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Hatta, S.Ag.
Kini, pembahasan 10 Ranperda tersebut menjadi bagian penting dari agenda legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Harapannya, regulasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

0 Comments