Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi mulai mendorong penguatan regulasi daerah melalui penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD dan enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Sepuluh Ranperda tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi daerah Tahun 2026 yang diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan buta aksara Al-Qur’an, hingga perlindungan dan pemberdayaan petani.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (12/10/2026), di Ruang Rapat Utama DPRD Muaro Jambi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi, Wiranto, didampingi Sekretaris Dewan Edi Salam Mahir. Turut hadir Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, unsur Pengadilan Negeri, Polres, Kejaksaan Negeri, Pabung Kodim 0415/Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam rapat tersebut, Wiranto menyampaikan bahwa agenda paripurna berfokus pada penyampaian empat Ranperda inisiatif DPRD dan enam Ranperda usulan pemerintah daerah.
Pemaparan empat Ranperda inisiatif DPRD disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ali Mustika.
Keempat Ranperda tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat serta berbagai aspek pembangunan daerah.
Empat Ranperda Inisiatif DPRD
1. Ranperda tentang Kesehatan Masyarakat
Ranperda pertama berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang membutuhkan perhatian serius melalui penyelenggaraan pelayanan yang terencana, terpadu, merata, dan berkelanjutan.
Melalui Ranperda ini, diharapkan tersedia landasan hukum yang lebih kuat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kemudahan akses, serta penyelenggaraan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Ranperda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan
Ranperda kedua mengatur tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Regulasi ini menjadi penting di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta tindakan yang dapat mengancam hak dan keselamatan perempuan maupun anak.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha.
Dunia usaha diharapkan turut menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung pemenuhan hak perempuan serta perlindungan anak, termasuk melalui kebijakan ketenagakerjaan yang memperhatikan hak-hak pekerja.
Kehadiran Ranperda ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpihak, meningkatkan upaya pencegahan kekerasan, serta memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak berjalan lebih terarah.
3. Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an
Ranperda ketiga berkaitan dengan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an. Regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis Al-Qur’an, khususnya anak-anak usia sekolah dan generasi muda.
Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga kemasyarakatan, hingga keluarga.
Melalui Ranperda ini, diharapkan program pembinaan dan pembelajaran Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara lebih terarah, memiliki sasaran yang jelas, serta mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
Selain memperkuat pendidikan keagamaan, program ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
4. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Ranperda keempat menyangkut Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi ini memiliki arti strategis mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian daerah dan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan.
Selama ini, petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana produksi, akses permodalan, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar.
Kondisi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian petani.
Melalui Ranperda ini, diharapkan tersedia landasan hukum untuk mendukung usaha tani, memperluas akses terhadap sarana produksi, memperkuat kelembagaan pertanian, serta meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.
Perlindungan petani tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi. Diperlukan pula kebijakan yang memberikan kepastian, kemudahan akses, dan dukungan nyata agar petani mampu menghadapi risiko usaha serta meningkatkan kesejahteraan.
Empat Ranperda Telah Melalui Harmonisasi
Dalam pemaparannya, Ali Mustika menegaskan bahwa keempat Ranperda inisiatif DPRD tersebut memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
Keempatnya mencerminkan perhatian DPRD terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, perlindungan hak perempuan dan anak, penguatan kehidupan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, keempat Ranperda inisiatif tersebut telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Proses harmonisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rancangan regulasi yang berkualitas, memiliki landasan hukum yang kuat, dapat diterapkan, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ali Mustika juga berharap seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan perhatian serta dukungan terhadap keempat Ranperda tersebut agar pembahasannya dapat berlanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Enam Ranperda Usulan Pemerintah Daerah Turut Disampaikan
Selain empat Ranperda inisiatif DPRD, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan penyampaian enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan demikian, terdapat 10 Ranperda yang masuk dalam agenda legislasi daerah Tahun 2026, terdiri atas empat Ranperda inisiatif DPRD dan enam Ranperda usulan pemerintah daerah.
Agenda tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan serta arah pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
Tahapan selanjutnya menjadi momentum penting untuk mencermati substansi setiap rancangan, menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, serta memastikan setiap aturan memiliki dasar hukum yang kuat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak semata-mata diukur dari banyaknya Ranperda yang disahkan, tetapi juga dari kualitas regulasi, efektivitas pelaksanaan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Empat Ranperda inisiatif DPRD Muaro Jambi kini membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen hukum tanpa dampak yang signifikan.
Komitmen DPRD, dukungan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya akan menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses legislasi daerah Tahun 2026 untuk menghadirkan regulasi yang lebih responsif, memperkuat pembangunan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

0 Comments