MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi terus melanjutkan pembahasan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sebagai tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya. Pembahasan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (16/10/2026).
Untuk menunjang kelancaran proses pembahasan, DPRD Kabupaten Muaro Jambi membentuk sejumlah Panitia Kerja (Panja) yang bertugas mengkaji Ranperda, baik yang berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi maupun inisiatif DPRD.
Dalam agenda tersebut, Panja III yang dipimpin Ketua Panja Ali Mustika menggelar rapat pembahasan dua Ranperda di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Adapun dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Rapat tersebut melibatkan unsur pimpinan dan anggota panitia kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi, serta Direktur Lembaga PublikTrust Institute (PUTIN).
Pembahasan kedua Ranperda ini mencakup dua sektor penting dalam kehidupan masyarakat, yakni pendidikan keagamaan dan pertanian. Keduanya dinilai membutuhkan dukungan regulasi daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pembahasan bersama perangkat daerah dan pihak terkait, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berupaya mengkaji substansi serta materi muatan kedua Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Pembahasan 10 Ranperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah, serta mampu menjadi landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

0 Comments