Muaro Jambi – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah. NasDem mengingatkan agar pembentukan regulasi tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi harus diikuti langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Sulaiman, dalam penyampaian pandangan umum fraksi menegaskan bahwa setiap Ranperda harus disusun melalui perencanaan matang, didukung transparansi pengelolaan anggaran, serta memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.
Menurut NasDem, sebuah regulasi harus memiliki arah kebijakan yang terukur, indikator keberhasilan yang jelas, serta jaminan bahwa pelaksanaannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Enam Ranperda Jadi Sorotan NasDem
Salah satu perhatian Fraksi NasDem tertuju pada Ranperda tentang penyertaan modal daerah. NasDem menegaskan bahwa penambahan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) tidak boleh hanya menjadi rutinitas penganggaran tanpa memberikan hasil yang jelas.
Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi kinerja manajemen secara berkala untuk memastikan setiap penyertaan modal mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
NasDem juga menyoroti Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Fraksi ini mengingatkan bahwa kebijakan penataan permukiman tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan. Penyediaan fasilitas sanitasi, sistem drainase yang memadai, kelayakan lingkungan, serta kepastian hukum atas hak tempat tinggal masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Selanjutnya, terkait Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, NasDem menekankan pentingnya tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi didesak mempercepat inventarisasi, pengamanan, dan sertifikasi aset daerah guna mencegah potensi penyalahgunaan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya.
Menurut NasDem, lemahnya pengelolaan aset berpotensi menyebabkan kekayaan daerah tidak memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik. Karena itu, pembenahan tata kelola aset harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
BUMD Jangan Menjadi Beban APBD
Sorotan berikutnya diarahkan pada Ranperda terkait penataan dan pengelolaan badan usaha milik daerah.
Fraksi NasDem mendorong agar BUMD dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil yang terukur. Pemerintah daerah diminta menyusun rencana bisnis yang rasional serta memastikan penyertaan modal dialokasikan pada sektor usaha produktif yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Bagi NasDem, pengelolaan BUMD tidak cukup hanya mengandalkan suntikan modal dari pemerintah daerah. Harus ada target kinerja yang jelas, strategi bisnis yang terukur, serta evaluasi berkala untuk memastikan perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi nyata.
Penyertaan modal juga harus disertai pertanggungjawaban yang transparan agar tidak berubah menjadi beban keuangan daerah tanpa hasil yang sebanding.
Sementara itu, dalam Ranperda tentang Penataan Desa, Fraksi NasDem menegaskan bahwa perubahan struktur pemerintahan desa harus berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Setiap proses pembentukan, penggabungan, maupun perubahan status desa harus dilakukan secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
NasDem juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pelibatan pemangku adat setempat. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan penataan desa tidak mengabaikan kondisi sosial, aspirasi warga, maupun nilai-nilai yang telah hidup di tengah masyarakat.
Penataan desa, tegas NasDem, harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar perubahan administratif.
Ranperda Kebakaran Jangan Berhenti di Atas Kertas
Catatan kritis lainnya disampaikan terhadap Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran.
NasDem menilai regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.
Namun, keberadaan peraturan saja tidak cukup. Pemerintah daerah harus menindaklanjutinya dengan alokasi anggaran yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta peningkatan kapasitas petugas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.
Selain itu, penerapan sanksi yang tegas juga diperlukan agar aturan memiliki daya paksa dan tidak sekadar menjadi ketentuan normatif.
NasDem mengingatkan bahwa sebuah Ranperda tidak boleh hanya berakhir sebagai dokumen yang disahkan tanpa pelaksanaan. Setiap regulasi harus didukung kesiapan anggaran, sumber daya manusia, sarana pendukung, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Dukung Empat Ranperda Inisiatif DPRD
Selain menyampaikan catatan kritis terhadap enam Ranperda usulan pemerintah daerah, Fraksi Partai NasDem juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap empat Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
Pertama, Ranperda tentang Kesehatan Masyarakat. NasDem mendukung regulasi tersebut sebagai upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Kedua, Ranperda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Fraksi NasDem menilai regulasi ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi.
Ketiga, Ranperda tentang Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an. NasDem menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah memperkuat pendidikan keagamaan, pembangunan moral, dan pembentukan karakter generasi muda.
Keempat, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. NasDem mendukung penguatan perlindungan terhadap petani melalui kemudahan akses sarana produksi, dukungan permodalan, serta kepastian pasar dan harga hasil pertanian.
Menurut Fraksi NasDem, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, kebijakan perlindungan petani harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi, termasuk keterbatasan akses permodalan dan kepastian pasar.
NasDem Tekankan Regulasi Harus Berdampak Nyata
Pandangan umum Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan didukung komitmen pelaksanaan yang serius.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembahasan dan pengesahan regulasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pengelolaan aset, penyertaan modal, penataan desa, peningkatan kualitas permukiman, hingga penanggulangan kebakaran membutuhkan langkah konkret dan pengawasan berkelanjutan.
Di sisi lain, empat Ranperda inisiatif DPRD mengenai kesehatan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan buta aksara Al-Qur’an, serta pemberdayaan petani diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Fraksi NasDem, kualitas sebuah peraturan daerah tidak semata-mata diukur dari keberhasilannya disahkan. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten, diawasi dengan baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

0 Comments