Breaking News

Fraksi PPP Sentil Keras Rencana Suntikan Modal PT Muaro Jambi Unggul: Jangan Sampai Jadi Lubang Korupsi Baru

 


Muaro Jambi – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muaro Jambi memberikan peringatan keras terhadap rencana penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Muaro Jambi Unggul (Perseroda).

PPP mengingatkan agar penyertaan modal yang bersumber dari uang rakyat tersebut tidak berujung pada kegagalan bisnis, apalagi membuka peluang terjadinya penyimpangan dan menjadi lubang korupsi baru.

Peringatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Masito, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada PT Muaro Jambi Unggul dalam rapat DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (12/10/2026).

Di hadapan forum rapat, Masito menegaskan bahwa penyertaan modal bukan sekadar mengalokasikan anggaran dari kas daerah. Pemerintah harus memastikan perusahaan memiliki arah bisnis yang jelas, tata kelola profesional, serta kemampuan menghasilkan keuntungan dan kontribusi nyata bagi daerah.

PPP tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul hanya menjadi perusahaan yang terus menerima suntikan modal, tetapi gagal memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pendapatan daerah.

“Banyak BUMD di Indonesia gagal karena modal disuntik, tetapi bisnis tidak jelas. Kami tidak ingin PT Muaro Jambi Unggul bernasib sama dengan kebanyakan BUMD yang gagal,” tegas Masito.

Menurut PPP, setiap rupiah uang daerah yang disertakan sebagai modal perusahaan harus memiliki tujuan dan perhitungan yang jelas. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh gegabah mengambil keputusan tanpa didukung perencanaan bisnis yang matang dan sistem pengawasan yang kuat.

Soroti Potensi Ekonomi 1.335 Sumur

Selain menyoroti risiko penyertaan modal, Fraksi PPP juga memberikan perhatian terhadap potensi pengelolaan 1.335 sumur yang dinilai memiliki peluang ekonomi besar bagi Kabupaten Muaro Jambi.

Masito menilai, apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, potensi tersebut dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, bahkan berpeluang melampaui kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit.

Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Tanpa pengawasan dan transparansi, peluang yang seharusnya memberikan manfaat justru berisiko menimbulkan persoalan baru.

“Kita ingin PT Muaro Jambi Unggul benar-benar unggul. Unggul dalam tata kelola, unggul dalam PAD, dan unggul dalam membela penambang kecil,” ujar Masito.

Ia bahkan menyampaikan peringatan tegas mengenai risiko pengelolaan potensi tersebut.

“Jika hal ini bisa dikelola dengan baik, 1.335 sumur ini bisa menjadi sumber PAD terbesar Muaro Jambi, melebihi sawit. Tapi jika salah kelola, kami khawatir ini menjadi lubang korupsi baru,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa besarnya potensi ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. Semakin besar modal dan potensi yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dan manajemen perusahaan dalam memastikan seluruh proses berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan Sampai BUMD Menjadi Beban Keuangan Daerah

Sorotan Fraksi PPP menyentuh persoalan mendasar dalam pengelolaan badan usaha milik daerah, yakni sejauh mana penyertaan modal benar-benar mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tanpa model bisnis yang terukur, target pendapatan yang realistis, serta manajemen profesional, penyertaan modal berisiko tidak memberikan hasil sesuai harapan dan justru menjadi beban baru bagi keuangan daerah.

Karena itu, PT Muaro Jambi Unggul dituntut membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak sekadar dibentuk untuk mengelola potensi sumber daya, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat ekonomi secara luas.

Aspek keberpihakan terhadap penambang kecil juga menjadi perhatian penting. Pengelolaan potensi 1.335 sumur diharapkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi turut memberikan ruang dan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Bagi PPP, keberhasilan perusahaan daerah tidak cukup diukur dari besarnya modal yang diterima maupun rencana bisnis yang disampaikan. Ukuran sesungguhnya terletak pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat, kontribusi terhadap PAD, serta keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola.

PPP Minta Penyertaan Modal Dikawal Ketat

Sikap Fraksi PPP menjadi pengingat bahwa rencana penyertaan modal kepada PT Muaro Jambi Unggul harus dikawal secara serius sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Kejelasan model bisnis, transparansi penggunaan modal, profesionalisme manajemen, serta pengawasan terhadap kinerja perusahaan harus menjadi fondasi utama sebelum dan selama penyertaan modal dilakukan.

Dengan potensi 1.335 sumur yang disorot, PT Muaro Jambi Unggul memiliki peluang untuk menjadi salah satu penggerak peningkatan pendapatan daerah. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pesan keras Fraksi PPP jelas: jangan sampai potensi yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru berubah menjadi sumber persoalan baru bagi Kabupaten Muaro Jambi.

Kini, tantangan pemerintah daerah dan manajemen PT Muaro Jambi Unggul bukan sekadar menentukan besaran modal yang akan disertakan, melainkan membuktikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan PAD, melindungi kepentingan penambang kecil, serta memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan.

Sebab, BUMD yang benar-benar unggul bukanlah perusahaan yang paling banyak menerima suntikan modal, melainkan perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja, menghasilkan keuntungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


0 Comments

© Copyright 2022 - Brandajambi