Breaking News

Jelang MTQ ke-55, DPRD Pertanyakan Pengadaan Baju Kafilah Muaro Jambi Senilai Rp300 Juta

 


Muaro Jambi – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-55 tingkat Provinsi Jambi tinggal menghitung hari. Namun, pengadaan pakaian kafilah Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai anggaran sekitar Rp300 juta justru menjadi sorotan kalangan legislatif.

Pasalnya, hingga mendekati jadwal pelaksanaan MTQ yang direncanakan berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026, proses pengadaan pakaian kafilah tersebut disebut belum ditayangkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kesiapan dan mekanisme pengadaan. Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Usman Halik, menyayangkan lambannya proses tersebut karena waktu pelaksanaan kegiatan semakin dekat.

“Kami sangat menyayangkan kenapa hingga saat ini pengadaan baju untuk kegiatan MTQ belum juga ditayangkan di ULP, padahal waktunya tinggal sebentar lagi,” tegas Usman.

Menurutnya, persoalan pengadaan pakaian kafilah bukan hanya menyangkut ketersediaan busana bagi peserta, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan waktu, kepatuhan terhadap prosedur, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.

Terlebih, pakaian yang dikenakan para kafilah merupakan bagian dari representasi Kabupaten Muaro Jambi dalam ajang tingkat provinsi. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Busana yang ditampilkan dalam acara MTQ itu wajah dari Muaro Jambi. Jadi, jangan sampai tercoreng,” ujarnya.

Usman juga mengingatkan bahwa anggaran pengadaan pakaian kafilah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, setiap tahapan pengadaan wajib mengikuti aturan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Anggaran yang digunakan untuk pengadaan baju kafilah itu kan dari APBD yang merupakan uang negara. Jadi, harus sesuai aturan,” katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini perlu memperhatikan ketentuan regulasi terbaru, termasuk Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang menggantikan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Perubahan regulasi tersebut menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh pihak terkait. Namun, apa pun mekanisme pengadaan yang digunakan, pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar prosesnya transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan lainnya muncul terkait informasi dugaan pengondisian proses pengadaan sejak awal. Informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, tahapan pemilihan penyedia, hingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan pakaian kafilah tersebut diduga melibatkan pihak Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Bahkan, seorang berinisial Z disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam proses tersebut.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan tersebut masih memerlukan konfirmasi dan pendalaman kepada pihak-pihak terkait. Belum ditayangkannya pengadaan melalui ULP juga perlu ditelusuri untuk memastikan tahapan yang telah berjalan serta mekanisme yang digunakan.

Di tengah semakin dekatnya pelaksanaan MTQ ke-55 tingkat Provinsi Jambi, keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Terlebih, nilai pengadaan mencapai ratusan juta rupiah dan bersumber dari uang rakyat.

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang mengerjakan pakaian kafilah, melainkan bagaimana proses pengadaan dilaksanakan, apakah telah sesuai ketentuan, dilakukan secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Publik tentu berharap pengadaan tersebut berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dan para kafilah Kabupaten Muaro Jambi dapat mengikuti MTQ dengan persiapan yang maksimal.


0 Comments

© Copyright 2022 - Brandajambi