Muaro Jambi – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat menyebabkan proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp173,52 miliar.
Kondisi tersebut disampaikan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Turut hadir Kapolres Muaro Jambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian, serta kepala desa.
Dalam penyampaiannya, Bambang Bayu Suseno mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ia menjelaskan, sebelum adanya penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat, proyeksi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp1,371 triliun. Namun, setelah menerima informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah, proyeksi pendapatan tersebut turun menjadi sekitar Rp1,197 triliun.
“Penurunan ini tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan kita untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” ungkap Bambang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik maupun menghentikan pembangunan daerah.
Pemkab Jajaki Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Di tengah keterbatasan kemampuan APBD, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai menjajaki sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan di luar skema APBD reguler.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun sumber pembiayaan lainnya yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Bambang, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi masih cukup besar, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, hingga infrastruktur pelayanan publik lainnya.
Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan masih terbatas.
“Kita tidak ingin pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pelayanan publik lainnya harus menunggu terlalu lama hanya karena keterbatasan kemampuan APBD,” tegasnya.
Bambang juga meminta dukungan DPRD agar pemerintah daerah dapat melakukan pembahasan dan penjajakan lebih lanjut bersama OPD maupun kementerian terkait untuk mengkaji berbagai alternatif pembiayaan tersebut.
Selain itu, Bupati turut menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam APBN 2027 terkait alokasi sekitar Rp23 triliun untuk mendukung pembiayaan gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam struktur APBD.
Namun, pemerintah daerah masih perlu menunggu kepastian prosedur, petunjuk teknis, serta mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat.
Apabila kebijakan tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan, diharapkan ruang fiskal daerah semakin terbuka untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pendapatan dan Belanja Daerah Diproyeksikan Rp1,197 Triliun
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.197.719.978.181,69.
Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen, yakni:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp188.958.921.356,69.
- Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp942.904.781.000.
- Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp65.856.275.825.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.196.719.978.181,69.
Pada sisi pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp1 miliar yang seluruhnya dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp1 miliar, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan direncanakan nihil.
Bambang menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif.
Bupati Ingatkan OPD, Jangan Hanya Mengejar Serapan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan lima penekanan penting kepada seluruh kepala perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.
Pertama, seluruh program harus berorientasi pada prioritas pembangunan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025–2029.
Kedua, perencanaan pendapatan harus disusun secara realistis, sementara belanja daerah harus dilakukan secara disiplin sesuai kemampuan fiskal.
Ketiga, setiap program dan kegiatan wajib memiliki hasil yang nyata dan terukur, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Keempat, pemborosan harus dihentikan dan efisiensi belanja operasional ditingkatkan agar anggaran lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Kelima, seluruh kepala perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran masing-masing.
“Saya ingin mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administrasi, angka dan tabel. APBD adalah instrumen untuk mewujudkan janji pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap DPRD Muaro Jambi memberikan dukungan, masukan, serta pemikiran konstruktif dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, khususnya untuk mempertajam prioritas pembangunan dan menjajaki alternatif pembiayaan infrastruktur.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan secara konstruktif, cermat, dan tepat waktu sehingga menghasilkan anggaran yang sehat, berkualitas, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan penurunan pendapatan daerah sekitar Rp173,52 miliar, tantangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke depan bukan hanya menyusun angka-angka dalam APBD, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas.
Efektivitas pengelolaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Pada akhirnya, masyarakat berharap penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pemerataan pembangunan. Setiap kebijakan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi.

0 Comments