Muaro Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta.
Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres Muaro Jambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian, hingga kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. APBD bukan sekadar dokumen administrasi atau agenda rutin tahunan pemerintahan, melainkan instrumen utama yang menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan keuangan daerah.
Karena itu, pembahasan Ranperda APBD 2027 harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah yang direncanakan dalam anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan APBD tidak seharusnya hanya berorientasi pada angka pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, kebijakan anggaran harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
Infrastruktur, khususnya akses jalan dan jembatan, masih menjadi kebutuhan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat menikmati akses transportasi dan fasilitas publik yang layak.
Demikian pula sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar masyarakat. Kedua sektor tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam penentuan prioritas belanja daerah agar kualitas pelayanan semakin meningkat.
Dalam proses pembahasan ini, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. DPRD diharapkan mampu memastikan setiap usulan anggaran dari organisasi perangkat daerah memiliki urgensi, sasaran yang jelas, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, pembahasan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur sehingga pelaksanaan dan penggunaan anggaran nantinya dapat dievaluasi secara objektif.
Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran, tumpang tindih program, maupun kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Kehadiran unsur Forkopimda, jajaran OPD, camat, hingga kepala desa dalam rapat paripurna tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun, hal terpenting adalah memastikan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah bersama DPRD harus memastikan kebijakan anggaran tidak hanya mengakomodasi kebutuhan birokrasi, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi kepentingan masyarakat luas.
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan angka pertumbuhan anggaran atau banyaknya program pembangunan yang tercantum dalam dokumen APBD. Lebih dari itu, masyarakat mengharapkan hasil nyata berupa infrastruktur yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, peluang kerja, penguatan ekonomi, serta pelayanan publik yang semakin baik.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disahkan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membuktikan komitmen dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebab, APBD merupakan uang publik yang harus dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki tujuan serta manfaat yang jelas.
Masyarakat membutuhkan APBD yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

0 Comments