Breaking News

NasDem Tolak Penyertaan Modal Rp1 Miliar untuk BUMD Muaro Jambi, Utang ke Pertamina USD 5,6 Juta Belum Tuntas



MUARO JAMBI – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyatakan penolakan terhadap rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Penolakan tersebut didasarkan pada masih adanya persoalan kewajiban finansial PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP yang hingga kini belum diselesaikan. Nilai kewajiban yang dipersoalkan bahkan mencapai USD 5,6 juta atau lebih dari lima juta dolar Amerika Serikat.

Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Murni, saat membacakan pandangan umum fraksi yang mewakili Ketua Fraksi NasDem, H. Sulaiman, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menilai pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara matang rencana penambahan penyertaan modal kepada BUMD. Pasalnya, masih terdapat kewajiban finansial perusahaan yang belum mendapatkan penyelesaian.

Fraksi NasDem juga merujuk pada surat peringatan resmi dari PT Pertamina EP kepada PD Muaro Jambi terkait kewajiban pembayaran, termasuk tagihan kekurangan Jumlah Pembelian Minimum Tahunan (JPMT).

Berdasarkan rincian yang disampaikan dalam pandangan fraksi, kewajiban tersebut terdiri dari USD 3.351.640,18 untuk periode 2017 dan USD 2.262.068,39 untuk periode 2018–2019.

Dengan demikian, total kewajiban PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP mencapai USD 5.613.708,57. Nilai tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama Fraksi NasDem dalam mempertanyakan urgensi pengalokasian tambahan modal dari APBD.

Menurut NasDem, penyertaan modal daerah harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, kemampuan pengelolaan usaha, prospek bisnis, serta tanggung jawab terhadap kewajiban finansial yang masih berjalan.

Jangan sampai pemerintah daerah kembali mengalokasikan uang rakyat untuk penambahan modal, sementara persoalan kewajiban kepada pihak lain belum memiliki penyelesaian yang jelas.

Fraksi NasDem menegaskan bahwa penggunaan APBD harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan penganggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan beban keuangan baru bagi daerah.

Atas dasar itu, Fraksi NasDem menyatakan tidak menyetujui penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada BUMD sebelum persoalan kewajiban kepada PT Pertamina EP diselesaikan secara tuntas.

Sikap tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027. Sebab, kebijakan penyertaan modal tidak hanya berkaitan dengan alokasi anggaran, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan perusahaan milik daerah.

Kini, keputusan pemerintah daerah terkait rencana penyertaan modal tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027. Penyelesaian kewajiban PD Muaro Jambi kepada PT Pertamina EP serta kejelasan kondisi keuangan BUMD diharapkan menjadi pertimbangan sebelum kebijakan penambahan modal ditetapkan.

Bagi Fraksi NasDem, kepentingan masyarakat dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan anggaran.


0 Comments

© Copyright 2022 - Brandajambi